Newspkp.com

Ketua DPRD Kabupaten Yalimo, Markus Walilo kepada media
mengatakan melalui komunikasi via telekomunikasi telepon, pleno KPU Kabupaten Yalimo yang menetapkan Paslon nomor urut 01 sebagai paslon bupati dan wabup terpilih Kabupaten Yalimo, cacat hukum. Sebab tim pemenangan Paslon nomor urut 02 telah melakukan gugatan ke Makamah Kontitusi (MK) di Jakarta, Senin (17/5).Dan hal ini juga telah ramai diberitakan dari berbagai media massa cetak dan elektronik baik di Jayapura maupun di Jakarta dan kota – kota lainnya di Indonesia tegasnya.

Dan juga Ketua DPRD.Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa, KPU Yalimo menurutnya harus menunggu proses selanjutnya di MK. “Jika MK memutuskan yang menang Paslon 01 atau 02 tentu dari pihak lembaga DPRD Kabupaten Yalimo terima. Tapi dengan cara model seperti ini maka lembaga DPRD Yalimo menolak penetapan hasil rekapitulasi PSU Kabupaten Yalimo yang dimenangkan Paslon nomor urut 01,” ungkap Markus Walilo didampingi Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 02, Alexzander Walilo dan Ketua Fraksi Hanura Kabupaten Yalimo, Esau Loho, SAP., saat memberikan keterangan pers kepada media di Kota Jayapura, Selasa (18/5).

“PSU di Kabupaten Yalimo, kami anggota DPRD Yalimo menolak. Dengan dasar yang kuat bahwa kasus sengketa pilkada ini sedang bergulir di Makamah Kontitusi (MK), pihak penggugat dari Paslon nomor urut 02 dan tergugat dari paslon 01, jadi harap bersabar saja menunggu hasil persidangan nanti kan Makamah Kontitusi yang akan memutuskan sengketa pilkada ini dan setahu saya tim kuasa hukum sudah mendaftarkan ke Makamah Kontitusi di Jakarta kemarin. Kami tidak bisa merugikan pihak sebelah. Terkait permasalahan penetapan KPU Yalimo yang ilegal dan tidak sah. Kami tunggu putusan MK, setelah itu DPRD Yalimo tetapkan dan paripurnakan kandidat atau calon bupati dan wabup terpilih,” tegasnya.

Markus Walilo menuding KPU Yalimo sewenang-wenang dan memenangkan salah satu kandidat Paslon. Oleh sebab itu, lembaga DPRD Yalimo menolak secara resmi penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan KPU Yalimo, kemarin.
Di tempat sama, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 02 Lakius Peyon-Nahum Mabel, Alexzander Walilo menyatakan, secara umum dari tim menolak putusan KPU Yalimo yang sepihak. Pasalnya, pihaknya dirugikan sudah mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke MK. KPU Yalimo menurut Alexzander Walilo, seharusnya menunggu tahap selanjutnya. Sebab setelah ada jadwal sidang MK maka MK akan putuskan Paslon mana yang menjadi pemenang dalam Pilkada Yalimo 2020.
“Kami sudah ikuti prosedur dan tahapan sementara masih di MK. Namun KPU Yalimo telah sewenang-wenang menetapkan pasangan calon terpilih pada tanggal 18 Mei 2021. Untuk itu, DPRD juga menilai tidak resmi dan ilegal.
Terkait penetapan ini, Alexzander Walilo mengaku akan melaporkan 5 komisioner KPU Yalimo termasuk 2 komisioner KPU Papua dan Bawaslu Yalimo ke DKPP. “Kami akan laporkan ke DKPP, karena mereka melakukan penetapan sepihak dengan tanpa melihat prosedur yang diajukan. Karena paslon yang dirugikan telah melakukan gugatan ke MK secara hukum dan kami paslon 02 sudah terdaftar tinggal tunggu jadwal sidang,” jelasnya.
Alexzander Walilo menilai penolakan DPRD Yalimo terhadap penetapan yang dilakukan KPU Yalimo ini merupakan langkah yang benar. Karena penetapan tersebut menurutnya tidak sah dan melanggar aturan.
Dirinya juga menuding KPU Yalimo seenaknya memecat anggota DPD secara tidak terhormat, lalu saksi dari Paslon nomor urut 02 diusir. Selain itu, KPU menurutnya juga membuka kotak suara dan dalam merekapitulasi suara ada 4 ribu lebih harusnya milik Paslon nomor urut 02 tapi diserahkan kepada Paslon nomor urut 01.
“Kami sangat dirugikan. Jadi kami tetap tempuh jalur hukum, nanti hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen dan Devisi Hukum KPU Yalimo saat dihubungi media.

A/H

 509 total views,  1 views today

By newspkp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *