Newspkp

Jakarta

6/5/2021.

Terkait Demo yang dilakukan pada hari Senin 3/5/2021, oleh Komunitas Penyuara Hukum Dan Keadilan, dikantor KPU.Pusat Jakarta.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari ketua Komunitas Penyuara Hukum Dan Keadilan (KPHDK),” Bambang, yang menuturkan uraiannya dihadapan media di kantor KPU.Pusat Jakarta, mengatakan bahwa tuntutan dari kami sudah jelas dan gamblang dalam isi surat yang telah kami layangkan yang tidak hanya ke KPU.Pusat Jakarta juga

KPU.Kabupaten Yalimo, coba ya dengar dari isi surat ini akan saya bacakan dan teman – teman media juga harus mengetahuinya surat ini tidak hanya kami kirimkan ke KPU saja, namun juga kami berikan surat ini ke Kejaksaan Agung Jakarta, Kemenkumham Jakarta, dan Bawaslu serta Mabes Polri dan Polda Jakarta sebagai pihak yang harus diberitahukan bahwa kami akan melakukan demo di masing – masing intitusi negara agar pihak kepolisian mengetahu jadi kami selalu mengikuti proses aturan hukum yang berlaku dinegeri ini.

 

Dalam aksi demonya komunitas penyuara hukum dan keadilan di depan kantor KPU.Jakarta,:’ meminta beberapa tuntutan kepada KPU. Agar kasus Pilkada di kabupaten Yalimo yang 1 (satu) dari calon kontestasi politik calon bupati kabupaten Yalimo, adalah terpidana.

Ketua Aksi Komunitas Peyuara Hukum Dan Keadilan mengatakan,
“ADA APA DENGAN KPU KABUPATEN YALIMO ??!”
Penegakan Hukum dan Keadilan adalah merupakan salah satu syarat mutlak yang harus
dipenuhi untuk tercapainya tujuan Nasional. Penegakan hukum adalah menjaga tegak
lurusnya hukum tanpa sesuatu apapun dapat mempengaruhi ketegakannya. Termasuk
pengaruh politik dalam berdemokrasi sekalipun. Sehingga, terhadap adanya 2 (dua) peristiwa
fakta hukum yaitu
1. telah jatuhnya Putusan Nomor : 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap yang diputus oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021 yang telah
merubah status hukum atas status saudara “E.D yang menjadi Calon dalam pesta
demokrasi di Yalimo Papua dari semula Tersangka, Terdakwa, dan sah telah menjadi
Terpidana sejak tanggal 18 Februari 2021;
2. tidak pernah dilaksanalkannya oleh Sdr. E.D perintah Undang-Undang untuk mengemukakan kepada publik bahwa yang secara terbuka dan jujur
bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara selama saudara ” E.D. dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota yaitu sejak
tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021;
maka sewajibnya berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang KPU Kabupaten Yalimo telah harus secara serta merta atau otomatis melaksanakan ketentuan
hukum Pemilu melalui penerapan sangksi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (G) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal4 ayat (1) huruf (F) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 terhadap saudara “E.D. tanpa harus
Menunggu rekomendasi KPU. Sebab secara hukum sejak tanggal jatuhnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 18 Februari 2021, saudara” E.D sudah patut dinilai telah
melanggar keras ketentuan Undang-Undang tentang persyaratan calon, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dalam:

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

 

Dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang menyatakan bahwa:
1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubemur dan
Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai benikut:
tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putuusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis),
terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara,”
B. Putusan Nomor : 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 18 Februari 2021. (Putusan terlampir).
maka dengan ini kami sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 02 Peserta Pemilihan Bupati
dan wakil bupati Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 44IPL.02.3-Kpt/9122/KPU Kab/IXI2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun
2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-KpU9122/KPU-KabllX/2020 Tentang Penetapan
Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, mengajukan permohonan kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Yalimo untuk kiranya berkenan demi
hukum Pemilihan Umum mengeluarkan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Yalimo untuk mendiskualifikasikan/menggugurkan Pasangan Calon Nomor
Urut 01 Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yakni Pasangan
Calon ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI A.M.D.Par dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Yalimo tahun 2020 yang akan dilaksanakan kembali pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) tanggal 5 Mei 2021 mendatang, karena tidak lagi menmenuhi Persyaratan Calon
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun yang menjadi landasan permohonan selain Pasal 7 ayat (2) huruf (G) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) huruf (F) Peraturan
Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017.

Selesai melakukan aksi ketua Komunitas Penyuara Hukum dan Keadilan inipun langsung diterima oleh staf KPU.Pusat di Jakatar dan menyampaikan surat permintaan agar kasus Pilkada di kabupaten Yalimo dapat di respon cepat dan mengingat kasus ini adalah bagian dari sebuah penegakan supremasi hukum yang harus ditegakan di negeri ini tegas Bambang.

A/H

 337 total views,  1 views today

By newspkp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *