Newspkp.com

Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski yang kerap disapa Jojo dan juga merupakan Aktivis ’98 mendesak Pihak Disnakertrans Kabupaten Bogor Bertanggung Jawab atas Kasus Dugaan Data Fiktif Daftar Penerima Bansos Bagi Karyawan yang kena PHK di Wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan Kadisnakertans Kab. Bogor Zaenal Ashari bahwa penerima bansos berupa uang tunai sebesar 2,5 juta harus memenuhi syarat di antaranya KTP dan Surat Keterangan Pemutusan Kerja/Paklaring dari tempat kerjanya. Pendataan para karyawan yang ter PHK di serahkan kepada Lurah/Kepala Desa kemudian di kumpulkan ke Kecamatan. Berkas yang sudah terkumpul kemudian di serahkan kepada pihak Disnakertrans Kab. Bogor untuk di lakukan pengecekan data atau Screening, sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang sudah di tentukan.

“Kami mempunyai Informasi di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor ada kejanggalan data yang sangat mencolok yaitu adanya penerima bansos yang tidak tertulis nama PT dan Alamat PT, padahal sudah jelas ketentuan harus ada surat keterangan dari pemutusan kerja dari tempat kerja yang telah mem PHK nya, bahkan disitu juga ada supir pribadi masuk dalam data tersebut, kami Duga Data tersebut sekitar 30% adalah Fiktif, Tegas Jojo Aktivis ’98 tersebut.

Hal yang menjadi aneh ketika seorang Kadisnakertrans Kabupaten Bogor yang telah menandatangani data tersebut, masa ada data kosong di atas tempat yg di ttd nya pada Desember 2020, kilahnya tidak mengetahuinya, masa iya seorang Kepala Dinas tidak mengetahui dan tidak mengecek Data tersebut yang berjumlah 6832 orang ?
Data tersebut sudah masuk ke Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tapi sampai saat ini seolah tidak ada respon.

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) akan terus menyoroti kasus Dugaan Data Fiktif dari beberapa kecamatan dan kami akan menerjunkan tim investigasi ke lapangan utk melakukan Checking Data dan Sampling ke nama-nama Daftar penerima bansos tersebut sesuai atau agar tidak ada lagi permainan Data Bodong atau Fiktif di Wilayah Kabupaten Bogor.

“Jika terbukti ada Oknum Pejabat yang melibatkan Oknum Kepala Dinas maupun Oknum Camat hingga Oknum Kepala Desa yang terlibat dalam Kasus Dugaan Data Fiktif tersebut maka KAMAKSI akan bergerak untuk mendesak Kepala Disnakertrans agar mundur dari Jabatannya”, Tegas Jojo Ketua Umum KAMAKSI.

Red

 84 total views,  1 views today

By newspkp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *