Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Menyoroti Kasus Dugaan Data Bodong yang di masukan ke Daftar Penerima Bansos Bagi Karyawan Ter PHK di Wilayah Kabupaten Bogor”

newspkp.com

Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski yang kerap disapa Jojo dan juga merupakan Aktivis ’98 dan Mantan Wasekjend DPP KNPI menyoroti Kasus Dugaan Data Bodong yang Dimasukkan ke Daftar Penerima Bansos Bagi Karyawan yang kena PHK di Wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan Kadisnakertans Kab. Bogor Zaenal Ashari bahwa penerima bansos berupa uang tunai sebesar 2,5 juta harus memenuhi syarat di antaranya KTP dan Surat Keterangan Pemutusan Kerja/Paklaring dari tempat kerjanya. Pendataan para karyawan yang ter PHK di serahkan kepada Lurah/Kepala Desa kemudian di kumpulkan ke Kecamatan. Berkas yang sudah terkumpul kemudian di serahkan kepada pihak Disnakertrans Kab. Bogor untuk di lakukan pengecekan data atau Screening, sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang sudah di tentukan. Dalam hal ini ada kejanggalan data yang sangat mencolok yaitu adanya penerima bansos yang tidak tertulis nama PT dan Alamat PT, padahal sudah jelas ketentuan harus ada surat keterangan dari pemutusan kerja dari tempat kerja yang telah mem PHK nya, bahkan disitu juga ada supir pribadi masuk dalam data tersebut, apakah sopir pribadi ada istilah PHK ? Tanya Jojo Aktivis ’98 tersebut.
Data dari Desa/Kelurahan di serahkan ke Kecamatan kemudian diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor sebagai penentu apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos atau tidak. Ada lagi hal yang seolah olah lelucon seorang Kadisnaker trans Kab. Bogor yang telah menandatangani data tersebut, masa ada data kosong di atas tempat yg di ttd nya pada Desember 2020, kilahnya tidak mengetahuinya, ada apa, apa ada apanya dengan data tersebut yang berjumlah 6832 orang ? Wakil rakyat diam tanpa ada tindakan, padahal data tersebut sudah masuk ke Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor. Sampai kapan kepalsuan ini akan berlanjut, kalau para wakil rakyatnya juga diam ? Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) akan terus menyoroti kasus ini sampai ke tingkat investigasi dan penyelidikan lebih lanjut agar tidak ada lagi permainan Data Bodong atau Fiktif di Wilayah Kabupaten Bogor, jika terbukti ada Oknum Pejabat atau Kepala Dinas maupun Lurah atau Kepala Desa yang terlibat dalam Kasus Dugaan Data Fiktif tersebut maka akan segera kami Laporkan kepada Aparat Hukum terkait, Tegas Ketua Umum KAMAKSI. (JP)

 

Red

 132 total views,  1 views today

By newspkp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *